BERITAINTELIJENNEGARA.ID – CIAMIS,Jabar|Dugaan praktik penyalahgunaan nama instansi pemerintah kembali mencuat di lingkungan pendidikan. Kali ini, sejumlah pihak sekolah di Kabupaten Ciamis mengaku merasa dibodohi oleh seseorang bernama Wira yang mengaku sebagai pihak dari kementerian dan menjanjikan adanya bantuan anggaran pengadaan mebeler sekolah.
Berdasarkan keterangan salah seorang kepala sekolah yang turut mengajukan bantuan, setiap sekolah diduga diminta menyiapkan uang sebesar Rp1 juta dengan alasan terkait proses pengajuan bantuan tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, terdapat sekitar 25 sekolah yang ikut dalam pengajuan bantuan, terdiri dari jenjang SMK dan SMA. Apabila seluruh sekolah diminta membayar dengan nominal yang sama, jumlah uang yang terkumpul berpotensi mencapai Rp25 juta.
“Saya merasa dibodohi. Awalnya kami percaya karena yang bersangkutan mengaku dari pihak kementerian dan menawarkan bantuan mebeler untuk sekolah. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai realisasi bantuan tersebut,” ungkap salah seorang pihak sekolah yang meminta keterangannya ditindaklanjuti.
Persoalan ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar pengajuan bantuan mebeler tersebut merupakan program resmi kementerian, atau justru ada pihak tertentu yang memanfaatkan kebutuhan sekolah untuk memperoleh keuntungan pribadi?

TIM INVESTIGASI TURUN TANGAN
Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Investigasi Media BIN Berita Intelijen Negara berupaya menghubungi Wira, sosok yang disebut-sebut mengatasnamakan pihak kementerian.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, tim investigasi belum berhasil bertemu dan memperoleh klarifikasi langsung dari yang bersangkutan.
Sebagai bahan penelusuran, redaksi juga menerima salinan dokumen Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Tahun Anggaran 2024 antara PPK Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek dengan SMAS Al Fadlil. Namun, dokumen tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa permintaan uang dalam pengajuan bantuan mebeler yang kini dipersoalkan merupakan bagian dari program resmi kementerian.
Tim investigasi meminta pihak kementerian terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kebenaran program bantuan mebeler tersebut, mekanisme pengajuan, serta ada atau tidaknya ketentuan pembayaran sebesar Rp1 juta per sekolah.
Apabila benar terdapat pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan kementerian tanpa dasar resmi, persoalan ini patut ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Dunia pendidikan jangan sampai dijadikan ladang mencari keuntungan oleh oknum yang memanfaatkan harapan sekolah untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Wira maupun pihak kementerian terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
(PDS)
H.M. /SF TIM
Penulis : Kunto Prasetyo
Sumber Berita: H.M./SF TIM













