BeritaIntelijenNegara.id|Kota Banjar jabar 31 Oktober 2026 — Mahardika Gita Sandika, S.H. – Aktivis Pejuang Agraria
Kota Banjar Jabar, Media IntelijenNegara.id
Tanah merupakan sumber kehidupan rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pemodal dan korporasi.
Masih banyak masyarakat beranggapan bahwa tanah berstatus tanah negara tidak dapat menjadi hak milik rakyat. Padahal, secara hukum, tanah negara dapat diberikan hak kepada masyarakat, termasuk Hak Milik, sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2, 4, 6, 20, dan 21 UUPA menjadi landasan penting mengenai kewenangan negara mengatur tanah, pemberian hak atas tanah, fungsi sosial, serta ketentuan kepemilikan Hak Milik.
REFORMA AGRARIA: JALAN MENUJU KEADILAN
Reforma Agraria bukan sekadar program pembagian sertifikat, melainkan upaya menata kembali ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.
Melalui kebijakan Reforma Agraria, termasuk Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, pemerintah didorong melaksanakan legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyelesaian konflik agraria.
Kelompok yang perlu mendapatkan perhatian antara lain petani tanpa tanah, petani penggarap, buruh tani, masyarakat miskin, masyarakat adat, dan masyarakat yang terdampak konflik agraria.
BADAN REFORMA AGRARIA NASIONAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK
Gagasan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) diharapkan dapat memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani persoalan agraria, termasuk konflik tanah yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan usaha milik negara.
Namun, pelaksanaan kelembagaan tersebut harus tetap mengacu pada dasar hukum dan ketentuan resmi yang berlaku.
BAGAIMANA TANAH NEGARA DAPAT MENJADI HAK MILIK RAKYAT?
Pemberian hak atas tanah harus melalui tahapan yang jelas, meliputi:
1. Identifikasi dan inventarisasi tanah.
2. Pemeriksaan status serta riwayat penguasaan tanah.
3. Verifikasi calon penerima hak.
4. Penyelesaian sengketa apabila terdapat klaim pihak lain.
5. Penetapan objek dan subjek Reforma Agraria.
6. Pemberian hak dan pendaftaran tanah sesuai ketentuan hukum.
Tidak semua tanah negara otomatis dapat dibagikan. Tanah yang masih memiliki hak, merupakan aset negara, atau termasuk kawasan hutan harus terlebih dahulu diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
REFORMA AGRARIA HARUS HADIR DI KOTA BANJAR
Pelaksanaan Reforma Agraria harus dirasakan hingga tingkat daerah, termasuk Kota Banjar. Persoalan konflik tanah, tanah bekas HGU, hak petani penggarap, serta kepastian hukum masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius.
Pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, Gugus Tugas Reforma Agraria, organisasi petani, dan masyarakat harus bersinergi agar tanah yang memenuhi persyaratan dapat diproses secara adil dan transparan.
Jangan sampai masyarakat yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari tanah terus berada dalam ketidakpastian hukum.
PENUTUP: TANAH UNTUK RAKYAT, KEADILAN AGRARIA UNTUK SEMUA
Reforma Agraria bukan hadiah pemerintah, melainkan amanat konstitusi untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.
Negara harus hadir melindungi hak masyarakat, memberikan akses terhadap tanah, serta menjamin kepastian hukum bagi rakyat yang memenuhi persyaratan.
Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan ruang hidup dan sumber penghidupan rakyat.
REFORMA AGRARIA SEJATI: TANAH UNTUK RAKYAT!
Aktivis Pejuang Agraria
Serikat Petani Pasundan Kota Banjar
H Malik kaperwil jabar
Penulis : Kunto Prasetyo
Editor : H Malik kaperwil jabar
Sumber Berita: Mahardika Gita Sandika, S.H.













