PANGANDARAN JABAR – Media BeritaIntelijen.id |Minggu,1 November 2026
Persoalan pembangunan tidak cukup diselesaikan dengan menghadirkan berbagai program dan kegiatan seremonial. Kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran, menuntaskan kewajiban, serta memahami kesulitan masyarakat justru menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan sebuah kepemimpinan.
Hal tersebut menjadi perhatian mantan Bupati Pangandaran dua periode, Jeje Wiradinata, ketika menyampaikan sejumlah pandangan mengenai kondisi pemerintahan dan pembangunan daerah saat ini dalam sebuah forum yang dihadiri anggota DPRD serta tokoh masyarakat.
Jeje secara terbuka mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Menurutnya, kondisi yang dialami warga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan maupun penggunaan anggaran.
Ia menyoroti keadaan masyarakat yang tengah menghadapi musim kemarau panjang. Dalam situasi seperti itu, jajaran pemerintah semestinya menunjukkan kepedulian dan empati, bukan justru mempertontonkan aktivitas yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi kesulitan warga.
Kritik tersebut juga menyentuh persoalan tunggakan kewajiban pemerintah daerah kepada desa. Jeje mempertanyakan mengapa masih terdapat kegiatan yang dapat dibiayai, sementara hak atau kewajiban terhadap pemerintahan desa belum sepenuhnya dituntaskan.
“Saya ini kan ketua partainya, konseptor pemenangannya. Masa wajar mengingatkan, ‘Hei Bu, lagi kemarau, jangan joget-joget. Jangan ada air mata, rakyat lagi kekeringan’,” ucap Jeje menggambarkan teguran yang pernah disampaikannya.
Jangan Sampai Janji Politik Berhenti di Atas Kertas
Di luar persoalan kepekaan sosial, Jeje meminta agar seluruh kebijakan pembangunan dikembalikan kepada komitmen yang telah disampaikan kepala daerah kepada masyarakat.
Ia menilai RPJMD harus menjadi instrumen utama untuk memeriksa apakah program pemerintahan berjalan sesuai arah yang telah direncanakan. Dokumen lima tahunan tersebut bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan pedoman yang memuat visi, misi, dan janji politik kepala daerah.
Dari 14 janji politik yang disampaikan ketika masa kampanye, seluruhnya telah menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, realisasi setiap program perlu diperiksa secara terbuka dan objektif.
Jeje menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui sejauh mana komitmen tersebut telah diwujudkan.
Ia juga mengingatkan bahwa cita-cita menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata mendunia harus berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan agama dan pembentukan karakter masyarakat.
Jeje Paparkan Fondasi Infrastruktur yang Telah Dibangun
Sebagai mantan kepala daerah, Jeje kemudian mengemukakan sejumlah hasil pembangunan yang telah dikerjakan selama dua periode kepemimpinannya. Ia menyebut pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting untuk mendukung perkembangan wilayah dan sektor pariwisata Pangandaran.
Di sektor jalan, pembangunan yang telah diselesaikan mencapai 544,18 kilometer jalan kabupaten. Pemerintahannya juga membangun jalur lintas pantai sepanjang 101 kilometer untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di kawasan wisata.
Pada bidang kesehatan, pembangunan rumah sakit daerah turut menjadi salah satu proyek strategis. Jeje mengungkapkan bahwa realisasi fasilitas tersebut tidak mudah karena kemampuan keuangan daerah ketika itu masih terbatas.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, ia melakukan pendekatan dan lobi kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk Presiden Joko Widodo, sehingga dukungan anggaran miliaran rupiah dapat diperoleh.
Selain itu, terdapat tujuh jembatan yang berhasil dibangun selama masa pemerintahannya.
Menurut Jeje, berbagai infrastruktur tersebut merupakan modal pembangunan yang harus dipelihara dan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, bukan justru diabaikan.
Rp52 Miliar Dinilai Bisa Mendorong Pembangunan Jalan Desa
Persoalan kemampuan keuangan daerah juga menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan Jeje.
Ia memberikan gambaran bahwa apabila pemerintah daerah tidak terbebani kewajiban utang, anggaran sekitar Rp52 miliar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur hingga tingkat desa.
Berdasarkan perhitungannya, dana tersebut berpotensi mendukung pembangunan tambahan jalan desa sepanjang 20 kilometer setiap tahun.
Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan pentingnya pengelolaan fiskal daerah secara cermat. Sebab, besarnya anggaran yang tersedia akan sangat menentukan ruang gerak pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
Kritik sebagai Pengingat bagi Keberlanjutan Pemerintahan
Jeje menempatkan seluruh pandangannya sebagai bentuk perhatian terhadap masa depan Kabupaten Pangandaran. Keterlibatannya dalam konsepsi pemenangan kepala daerah saat ini, menurutnya, juga menjadi alasan moral untuk memberikan masukan ketika menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.
Ia tidak ingin pembangunan hanya dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus dilihat dari kesesuaian program dengan perencanaan, kemampuan menyelesaikan kewajiban keuangan, dan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pesan yang ingin disampaikan adalah pemerintahan harus memiliki arah pembangunan yang jelas, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta kepekaan terhadap kondisi rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Pangandaran tidak hanya ditentukan oleh apa yang berhasil dibangun pada masa lalu maupun program yang direncanakan hari ini, tetapi juga oleh keseriusan pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan memenuhi kepentingan masyarakat.
(HM./SF Tim )
Penulis : Kunto Prasetyo
Editor : Kunto Prasetyo
Sumber Berita: HM./SF Tim
