BANGKALAN — BeritaIntelijenNegara.id – Dewan Energi Mahasiswa Madura (DEM Madura) menyampaikan sikap tegas terkait pelaksanaan Forum Hilir Migas yang digelar di Madura pada 24 September 2026 di Aula Rektorat Lantai 10 Universitas Trunojoyo Madura.
Menurut Presiden DEM Madura, Abd. Syakur, kegiatan tersebut diajukan oleh DEM Madura dan dalam proses persiapannya telah dilakukan koordinasi serta meeting bersama pihak terkait.
Namun, DEM Madura mempersoalkan adanya perubahan rundown beberapa jam sebelum acara berlangsung.
Salah satu hal yang disoroti adalah tidak adanya ruang sambutan bagi Presiden DEM Madura, yang menurut DEM Madura sebelumnya telah dibahas dan disepakati dalam koordinasi.
DEM Madura menilai perubahan tersebut bukan sekadar persoalan teknis acara. Mereka mempertanyakan penghormatan terhadap posisi, peran, dan kontribusi DEM Madura sebagai pihak yang mengajukan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.
“Bagi kami, persoalan ini bukan hanya perubahan rundown. Ada hak dan peran organisasi yang kami nilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka,” ujar Abd. Syakur.
Atas persoalan tersebut, DEM Madura meminta BPH Migas memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban secara resmi, khususnya mengenai alasan perubahan rundown dan tidak diberikannya ruang sambutan kepada Presiden DEM Madura.
DEM Madura menyampaikan tiga tuntutan:
1. Meminta permohonan maaf secara tertulis dan terbuka apabila perubahan tersebut terbukti menghilangkan hak dan peran DEM Madura.
2. Meminta klarifikasi tertulis dan terbuka mengenai perubahan susunan acara serta tidak adanya ruang sambutan bagi Presiden DEM Madura.
3. Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban mengenai perubahan rundown yang dilakukan beberapa jam menjelang kegiatan.
DEM Madura memberikan waktu 1 × 24 jam kepada BPH Migas untuk memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut.
Apabila tidak mendapatkan kejelasan, DEM Madura menyatakan akan menempuh mekanisme organisasi dan jalur komunikasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini juga disebut telah disampaikan kepada DEM Indonesia untuk dilakukan pendalaman dan pengawalan organisasi.
Kini publik menunggu penjelasan BPH Migas:
Apa alasan perubahan rundown dilakukan beberapa jam sebelum acara, dan mengapa ruang sambutan yang sebelumnya disebut telah disepakati tidak terlaksana?
Klarifikasi dan transparansi menjadi kunci agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Hel-kris
