CIAMIS—beritaintelijennegara.id |Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama DPRD Kabupaten Ciamis akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis, Jumat (13/11/2026), dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD di Gedung DPRD Ciamis.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, yang hadir langsung dalam rapat tersebut, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan semua fraksi, atas kerja keras selama proses pembahasan.
Menurut Herdiat, kesepakatan ini adalah hasil dari pembahasan bersama yang akan menjadi pijakan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.
“Berbagai pandangan, saran, dan masukan selama pembahasan akan menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Herdiat.
Ia menambahkan, semua itu adalah bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis.
Pendapatan Terbatas, Belanja Harus Selektif
Dalam kesempatan itu, Herdiat juga menyoroti kondisi riil keuangan daerah. Ia mengakui, kemampuan pendapatan daerah saat ini belum sepenuhnya bisa menutup seluruh kebutuhan belanja.
Sementara itu, program pembangunan yang sudah direncanakan tetap harus berjalan, termasuk untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Karena itu, Herdiat meminta pemerintah daerah untuk lebih cermat, bijaksana, dan selektif dalam menentukan prioritas belanja. Setiap kebijakan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan dan urgensi, serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menekankan tiga hal yang tidak boleh diabaikan: pemenuhan urusan wajib pemerintahan, mandatory spending, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, prinsip anggaran berbasis kinerja harus diterapkan, agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan memberi manfaat optimal.
Selanjutnya ke Gubernur Jabar
Herdiat menjelaskan, persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027 ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil evaluasi gubernur itu nantinya akan menjadi dasar penyempurnaan Raperda APBD 2027 agar tetap selaras dengan regulasi dan prioritas pembangunan daerah.
Penyempurnaan tersebut akan dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi diterima, melalui koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, dengan memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi.
Langkah ini merupakan bagian dari penyelarasan kebijakan anggaran (budget alignment), agar APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 tersusun sesuai aturan dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
ARF/HMK01
Penulis : Kunto Prasetyo
Sumber Berita: ARF/HMK01
