BeritaIntelijenNegara.id ||NGAWI – Polemik pengisian Perangkat Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, terus bergulir. Sejumlah perwakilan warga mendesak penundaan pelantikan dan meminta ujian ulang atas dugaan kejanggalan seleksi tiga formasi perangkat desa.
Tuntutan itu mencuat dalam pertemuan bersama yang digelar Senin (9/11/2026), melibatkan perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa Majasem, Camat Kendal, Kapolsek, dan Danramil.
Dalam forum tersebut, perwakilan warga berinisial NH menegaskan, masyarakat menginginkan proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Adapun tiga formasi yang dipersoalkan adalah Kepala Dusun (Kasun) Tegalsari, Kaur Umum, dan Kasi Pemerintahan.
“Kami ingin prosesnya bersih dan bisa dipercaya masyarakat. Kalau ada dugaan yang janggal, harus dibuka seterang-terangnya,” ujar NH.
Ia berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi serta aparat penegak hukum tidak menutup mata. Warga meminta dugaan aliran uang dan mekanisme seleksi diperiksa secara terbuka. Ujian ulang dinilai menjadi solusi paling adil untuk memulihkan kepercayaan publik.
Menanggapi desakan warga, Camat Kendal menyatakan pihak kecamatan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan sepihak. Seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan DPMD Kabupaten Ngawi.
“Kami tampung semua keberatan warga dan akan kami sampaikan ke pimpinan DPMD untuk dikaji lebih lanjut. Kami minta semua disikapi transparan,” kata Camat Kendal.
Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa Majasem dan perwakilan masyarakat terkait Pengisian Perangkat Desa Majasem Tahun 2026. Dalam berita acara disebutkan, aspirasi yang disampaikan NH diterima dan akan diajukan ke DPMD dengan janji tindak lanjut dalam waktu sekitar satu minggu.
Namun, NH mengaku tidak mencermati secara rinci seluruh poin yang dibacakan sebelum menandatangani berita acara. Ia juga mengaku mendapat informasi bahwa pelantikan peserta dengan nilai tertinggi tetap berpeluang dilaksanakan sambil menunggu perkembangan tuntutan warga. Akibatnya, kepastian penundaan pelantikan masih menggantung.
Di sisi lain, transparansi pelaksanaan ujian turut menjadi sorotan. Warga mempertanyakan perubahan mekanisme koreksi jawaban. Semula, koreksi disebut akan dilakukan bersama peserta, namun pada pelaksanaannya dilakukan panitia secara tertutup.
Tak hanya itu, awak media yang hendak meliput juga mengaku tidak diperkenankan mengambil foto. Akses ke lokasi ujian pun disebut dibatasi. Bahkan saat terjadi kendala listrik, panitia dikabarkan tidak diperbolehkan masuk ke ruang ujian.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap persoalan tidak berhenti pada penandatanganan berita acara. Pemerintah daerah diminta memberikan klarifikasi terbuka dan memastikan seluruh tahapan seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
(—)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Masyarakat
