CyberTNI.id | TANJUNGPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) kembali menegaskan komitmennya dalam memeratakan akses keadilan hingga ke pelosok daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Desa/Kelurahan Gelombang III yang berlangsung secara daring, Selasa (03/02/2026).
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian program Parletak yang telah sukses dilaksanakan pada gelombang sebelumnya. Dalam laporannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memastikan para Paralegal di seluruh Provinsi Kepulauan Riau memiliki standar kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan di Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, Edison Manik, dalam sambutannya menekankan bahwa Paralegal memiliki peran strategis sebagai garda terdepan negara dalam membantu masyarakat memahami hukum.
“Kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk memperluas akses keadilan. Paralegal bukan sekadar pendamping, melainkan jembatan bagi warga desa untuk mendapatkan solusi hukum, terutama melalui jalur nonlitigasi atau musyawarah mufakat yang berkeadilan,” tegas Edison.
Pelatihan ini membekali para peserta dengan materi mendalam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), perspektif gender, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Narasumber yang dihadirkan merupakan para pakar dari berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH), di antaranya Abdul Gafar (LBH Yayasan Suara Keadilan), Angga Siagian (LBH Tuah Keadilan Lingga), dan Linda Teresna (LBH Sahabat Anak Indonesia).
Narasumber mengingatkan agar Paralegal mampu menjadi mediator dan berkoordinasi dengan aparat desa untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai.
Pimum
