Beritaintelijennegara.id |JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur untuk kali ke-13 secara berturut-turut. Capaian ini menegaskan kepatuhan standar dan konsistensi Pemkab Jombang dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas serta tata kelola keuangan daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. Dokumen akuntabilitas tersebut diterima oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., bersama Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag., di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026) siang.
Selain Kabupaten Jombang, penyerahan LHP atas audit LKPD Tahun 2025 ini juga dilakukan serentak kepada 33 Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Pemeriksaan ini merupakan tugas konstitusional BPK RI yang bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas hasil pemeriksaan tersebut. Beliau menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan harapan bersama pemerintah dan masyarakat Jombang. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini, dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja sehingga mendapat penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur,” tutur Bupati Warsubi.
Bupati Warsubi menambahkan, terjaganya kepatuhan administrasi ini tidak lepas dari sinergi yang kokoh antara eksekutif dan legislatif. DPRD Jombang dinilai sangat mendukung program kerja kepala daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah juga selalu membuka ruang bagi legislatif untuk memberikan masukan konstruktif demi pembangunan Jombang yang lebih baik.
“Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang,” tuturnya.
Bupati Warsubi berharap, terjaganya Opini WTP ke-13 ini menjadi pelecut motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Jombang untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, ketertiban anggaran di atas kertas harus bermuara pada dampak nyata di lapangan, yaitu peningkatan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jombang.
“Setiap rekomendasi dan hasil evaluasi dari BPK tentu menjadi atensi utama bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk berbenah. Ke depan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi mewujudkan visi besar kita bersama: Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” pungkasnya.
Prosesi penyerahan tersebut juga dihadiri Sekdakab Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., Inspektur Abdul Madjid Nindyagung, S.H., M.Si., serta Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nashrulloh, S.E., M.Si.
(rhy)
