Beritaintelijennegara.id | Surabaya, 28 Januari 2026 — Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menyatakan dukungan tegas terhadap keputusan DPR RI yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan dalam bentuk kementerian. PNIB meminta agar momentum ini dipakai untuk mempercepat reformasi birokrasi Polri, bukan sekadar mempertahankan status struktural.
Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), memandang keputusan itu bukan soal gengsi institusi, melainkan soal kepastian komando, profesionalisme, dan pelayanan kepada publik. “Polri harus berdiri sendiri, tidak terjepit kuasa kementerian yang bisa menambah lapisan birokrasi dan memperlambat responsnya kepada rakyat,” kata Gus Wal.
Dukungan PNIB datang selepas rapat Paripurna DPR RI yang menyetujui delapan poin percepatan reformasi Polri, termasuk penegasan posisi kelembagaan yang tetap berada di bawah Presiden. Keputusan itu juga mendapat sambutan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan organisasi pemuda yang menilai struktur yang kuat memungkinkan Polri lebih fokus pada tugas pokoknya.
Gus Wal menekankan, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden bukan berarti Polri kebal kritik atau bebas dari reformasi. “Struktur itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah reformasi birokrasi yang menyentuh cara kerja Polri sehari-hari,” ujarnya.
Reformasi birokrasi Polri, menurut PNIB, harus menjadikan Polri benar-benar humanis, promoter, dan presisi, bukan sekadar slogan. Pendekatan ini dianggap kunci untuk memulihkan kepercayaan publik setelah gelombang kritik terhadap beberapa kasus penegakan hukum belakangan ini.
PNIB menyerukan tiga fokus reformasi birokrasi: pertama, peningkatan kultur pelayanan publik yang menghormati hak asasi manusia; kedua, transparansi dan akuntabilitas internal yang kuat; ketiga, penguatan profesionalisme di semua lini kepolisian.
“Transformasi itu bukan acara seremonial,” kata Gus Wal.
“Polri harus bisa menunjukkan wajah baru yang dekat dengan rakyat, bukan hanya birokrat di balik seragam.”
PNIB juga meminta agar program Presisi yang dicanangkan institusi kepolisian benar-benar dijalankan dengan konsisten dan diukur dengan indikator kinerja yang jelas. Dukungan terhadap posisi kelembagaan di bawah Presiden harus dibarengi dengan kerja nyata di lapangan.
“Kalau polanya masih birokratis dan tertutup, publik akan tetap ragu,” ujar Gus Wal.
Akhirnya, PNIB mengingatkan bahwa reformasi Polri bukan hanya urusan internal institusi, tetapi upaya kolektif bangsa. Polri yang efektif, profesional, dan dekat dengan masyarakat adalah bagian dari tata kelola negara yang adil dan demokratis, serta menjadi penopang stabilitas nasional di tengah tantangan sosial dan politik yang terus berkembang, tutup Gus Wal.
Team
